Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI membidik dua komisioner kabupaten yang diduga terlibat jual beli kursi KPU di daerah mereka.

Mereka adalah Ketua KPU Kabupaten Mesuji Ali Yasir dan komisioner KPU Kabupaten Tanggamus Amhani.

Ketua DKPP RI Prof. Dr. Muhammad S.IP yang mengungkapkan hal itu dalam sidang DKPP di Lantai V, Kantor DKPP, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

DKPP akan menindaklanjuti fakta persidangan, kata pimpinan sidang yang beranggotakan Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, dan Alfitra Salam.

Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, Ali Yasir dan Amhani berada di kamar No. 7010, Hotel Swissbell, saat seleksi anggota KPU untuk kabupaten/kota periode 2019-2024.

Namanya disebut pada sidang DKPP, Ali Yasir heran.

Dia bersikukuh tak terlibat dalam jual beli kursi KPU kabupaten periode 2019-2020.

Rabu (12/2), Esti Nur Fathonah, komisioner KPU Lampung yang baru diberhentikan DKPP karena jual beli kursi KPU kabupaten mengatakan tak sendirian, ada pihak lain terlibat jual beli kursi KPU.

Hal itu diungkapkannya pada grup WhatsApp Grup Info KPU yang screanshoot-nya beredar di kalangan wartawan Kota Bandarlampung dan diterima juga Kantor Berita RMOLLampung.

“Aku punya semua screenshot keterlibatan beberapa pihak dalam kasus jaringan rekruitmen KPU,” tulisnya pada grup WA yang juga anggotanya dari kalangan pers.

Bahkan, dikatakannya, orangnya ada di grup tersebut. “Biar baca,” katanya yang sempat diminta rekannya untuk tak mengatakan hal itu di grup WA.

Esti yakin masalah yang menimpanya merupakan konspirasi untuk menjebaknya.

Dia berkomentar seperti itu setelah  atas putusan pemberhentian tetapnya setelah sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI di Jakarta, Rabu (12/2).

“Saya enggak salah kok. Di putar balik, supaya bersalah,” tulisnya di grup WhatsApp Info KPU.]

Dia mengatakan belum menanggapi putusan DKPP itu lantaran belum konsen karena masih dalam perjalanan pulang ke Kota Bandarlampung.

DKPP memberhentikan Esti karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu seperti yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 dan Pasal 37 ayat (4) Peraturan DKPP RI No 2 Tahun 2019.

Sidang yang dipimpin oleh Prof. Muhammad dan beranggotakan Prof. Teguh Presetyo, Dr. Ida Budhiati itu menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada esti selaku anggota komisioner KPU Provinsi Lampung.

DKPP meminta KPU melaksanakan putusan paling lama 70 hari setelah diputuskan. Selanjutnya, ia meminta Bawaslu untuk mengawasi pelasanaan putusan tersebut.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan akan mengikuti hasil putusan DKPP dan berharap peristiwa ini menjadi pelajaran dan warning bagi penyelenggra pemilu untuk tetap menjaga integritasnya.

“Gak ada banding untuk hasil putusan DKPP,” pungkasnya.

 

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here