23.3 C
Bandar Lampung
Jumat 7 Agustus, 2020 05:34 WIB
Beranda EKONOMI Diskriminatif, GRAB Dan TPI Kena Denda Miliran Oleh Majelis Komisi KPPU

Diskriminatif, GRAB Dan TPI Kena Denda Miliran Oleh Majelis Komisi KPPU

Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi kepada PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI).

Dalam relis yang diperoleh Kantor Berita RMOLLampung, Jumat (3/7), KPPU memberikan sanksi pelanggaran Pasal 14 dan Pasal 19 (d) UU No. 5/1999 kepada GRAB dan TPI, Kamis malam (2/7).

KPPU mendenda GRAB Rp7,5 miliar atas pelanggaran Pasal 14 dan Rp22,5 miliar atas Pasal 19(d) dan TPI didenda Rp4 miliar dan Rp15 miliar atas dua pasal
tersebut.

Kedua penyedia aplikasi piranti lunak jasa angkutan sewa khusus yang diselenggarakan oleh keduanya di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), Makassar, Medan, dan Surabaya.

Perkara dengan Nomor 13/KPPU-I/2019 ini berawal dari inisiatif KPPU dan ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan mengenai dugaan pelanggaran integrasi vertikal (Pasal 14), tying-in
(Pasal 15 ayat 2), dan praktek diskriminasi (Pasal 19 huruf d).

Di awal perkara, KPPU menduga telah terjadi beberapa pelanggaran persaingan usaha melalui order prioritas yang
diberikan GRAB (Terlapor I) kepada mitra pengemudi di bawah TPI (Terlapor II), yang diduga terkait rangkap jabatan antarkedua perusahaan tersebut.

Dalam persidangan, Majelis Komisi menilai perjanjian kerjasama GRAB selaku perusahaan penyedia aplikasi dan TPI selaku perusahaan jasa sewa angkutan ingin menguasai produk jasa penyediaan aplikasi angkutan sewa khusus berbasis teknologi di Indonesia.

Akibatnya, terjadi penurunan prosentase jumlah mitra dan penurunan jumlah orderan dari pengemudi mitra non-TPI.

Majelis Komisi yang dipimpin oleh Dinni Melanie, SH.ME. selaku Ketua Majelis, dengan Dr. Guntur S. Saragih, MSM., dan Dr. M. Afif Hasbullah SH. M.Hum sebagai anggota Majelis tersebut

Mereka menilai telah terjadi praktek diskriminasi yang dilakukan oleh GRAB dan TPI atas mitra individu dibandingkan mitra TPI, seperti pemberian order prioritas, masa suspend, dan fasilitas lainnya.

Praktek tersebut telah mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap
mitra non-TPI dan mitra individu.

Memperhatikan berbagai fakta dan temuan dalam persidangan Majelis Komisi memutuskan bahwa GRAB dan TPI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 dan 19 huruf “d”.

Namun, mereka tidak terbukti melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-undang No. 5/1999. Atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi menjatuhkan sanksi denda kepada GRAB dan TPI.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Baca Juga

Menko Airlangga Ungkap Strategi Pemerintah Dorong Pemulihan Ekonomi

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah akan menempuh sejumlah strategi untuk mendorong ekonomi dapat tumbuh positif pada triwulan III dan IV. Seperti...

Ketua KPK: Jangan Kotori Pilkada Di Lampung Dengan Money Politic

 Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri menginginkan Pilkada di Lampung  tidak dikotori money politic.

148.887 TMS Masuk Daftar Pemilih, Terbanyak Bandarlampung

 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung menemukan 148.887 pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) namun masuk daftar...

Ada Pencurian Kabel Gardu PLN, Alat Elektronik Ratusan Pelanggan Jebol

Berbagai peralatan elektronik jebol akibat kenaikan tegangan (voltage) di Kelurahan Gulak-Galik dan Kelurahan Sumurbatu, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandarlampung, Rabu dini hari (5/6). Di RT...
Translate »