Esti Nur Fathonah melayangkan surat keberatan pemecatan dirinya sebagai komisioner KPU Lampung kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

DKPP telah memutuskan komisioner KPU Provinsi Lampung, Esti Nur Fathonah, bersalah dalam kasus dugaan suap rekrutmen anggota KPU kota/kabupaten di Lampung.

Dia beralasan melakukan keberatan dan langkah hukum selanjutnya bukan untuk mengejar jabatan, tapi semata buat mencari keadilan.

Esti menilai putusan terhadapnya janggal dan berlebihan lantaran tidak terbukti melakukan jual beli jabatan.

“Walaupun putusan DKPP itu final dan mengikat,  saya berhak mengajukan keberatan,” katanya kepada Rmollampung di kediamannya di Desa Sidorejo, Lampung Selatan, Jumat (14/2).

Diakuinya, ada pertemuan dengan Gentur Sumedi, suami dari Viza Yulisanti Putri (calon komisioner KPU Tulangbawang) dan Lilis Pujiati (calon komisioner KPU Pesawaran) di Kamar Esti No.7010, Swissbell Hotek, 3 November 2019.

Pertemuan itu dilakukan saat Esti bertugas menjadi panelis dalam uji kelayakan dan kepatutan calon aggota KPU kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, 1-3 November 2019.

Esti mengakui tindakannya membuka ruangan kamarnya kepada calon komisioner yang sedang menjalani uji kepatutan dan kelayakan melanggar profesionalitas sebagai penyelenggara.

Namun, ia merasa tidak seharusnya ia dipecat karena alasan tersebut apalagi dugaan jual beli jabatan sebagai tuntutan awal tidak terbukti.

Pokok aduan kasus Esti ada dua, yaitu bertemu suami salah seorang peserta dan meminta uang Rp150 juta.

“Saya akui memang melanggar profesionalitas, tapi itu tidak fatal, bisa saja saya diberi sanksi peringatan atau peringatan keras,” katanya.

Menurut dia, jangankan ahli hukum, orang awam menilai hasil putusan ini janggal luar biasa, mulai dari fakta sidang pertama, pokok aduan, dan putusan sidang itu semuanya berbeda.

Esti mengaku mengizinkan Gentur masuk ke kamar untuk solat karena ia menganggap proses uji kelayakan sudah selesai di tanggal 1-2 November.

Pada saat itu Gentur bertanya tentang rangking sipol dan curhat mengenai proses pengujian.

“Tidak ada sekalipun pembicaraan itu menyangkut uang terhadap saya, baik untuk saya pribadi atau untuk siapa pun.

Ini yang diplintir oleh Budiono di media.

“Saya tidak pernah menerima atau meminta apa pun. Pada saat sidang pun Gentur ketika ditanya punya nomor saya atau tidak, dia jawab tidak punya, artinya pertemuan itu tidak pernah dijanjikan,” ujarnya.

Uji kelayakan itu dilakukan dengan sangat ketat, semua draf sudah disiapkan oleh KPU RI termasuk penentuan zona untuk setiap panelis.

Berdasarkan Surat KPU Nomor 1319 tanggal 28 Oktober 2019 untuk uji kepatutan dan kelayakan itu ditentukan tiga zona wilayah.

Pada rapat pleno pada 31 Oktober diputuskan secara undian Esti ditempatkan di zona 1 yaitu Bandarlampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu dan Tanggamus bersama M. Tio Aliansyah.

“Saya dan Ismanto tidak mengikuti jalannya pleno. Saya hanya menerima pesan dari grup whatsapp bahwa ini sudah sidang pleno dan diputuskan siapa saja komisioner yang membawahi tiga zona tadi. Saat pleno berlangsung saya dan Ismanto sedang bersama pimpinan KPU RI, Evi Novilda Ginting Manik ke Pahawang,” jelasnya.

Seharusnya, menurut Esti, majelis hakim seharusnya lebih tertarik mencari kebenaran yang disampaikan Budianto mengenai adanya pesan Whatsapp yang mengatakan korban dimintai uang hingga ratusan juta daripada kepada alasan dia meminjamkan kamar untuk solat.

“WA yang disampaikan Budiono itu sangat mudah dilacak, kalau memang kasus ini harus diterangkan maka hakim harusnya lebih tertarik ke situ. Kenapa hakim gak tanya, wa itu dari siapa untuk siapa, apakah meminta atau memberi, Dan kenapa hakim tidak memiliki ketertarikan kesitu, sedangkan sama orang yang numpang solat dia tertarik banget,” katanya.

Esti keberatan dengan berbagai pemberitaan dan anggapan ia bersalah atas jual beli jabatan.

“Saya terbukti bersalah membuka ruang pertemuan, bukan untuk jual beli kursi,” katanya. Saya bukan mengejar jabatan, tapi saya mencari keadilan untuk saya. kalau ini terjadi kedepan saya akan mengambil langkah hukum,” pungkasnya.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here