23.3 C
Bandar Lampung
Sabtu 6 Juni, 2020 01:55 WIB
Beranda OPINI Catatan Hukum Bila Sekdaprov Rangkap Komut Bank Lampung

Catatan Hukum Bila Sekdaprov Rangkap Komut Bank Lampung

Oleh: Yusdiyanto

BERANGKAT dari pemikiran dan anggaran bahwa penunjukan Fahrizal Darminto sebagai calon komisaris utama tidak menyalahi aturan, karena saham terbesar di Bank Lampung merupakan Pemprov Lampung.

Atas hal tersebut, akan perlu dijelaskan legal opinion untuk menjawab permasalahan tersebut.

Ketetapan No.VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Bangsa berisi perlunya mengaktualisasikan etika pemerintahan, menjunjung tinggi integritas berbangsa dan bernegara dengan mengedepankan nilai kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan, serta martabat diri sebagai warga negara.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, memberikan makna istilah “pejabat negara” sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17 ayat (a), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelaksana pelayanan publik dilarang: “merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha” bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.

Pasal 54 Ayat (7) UU No. 25 Tahun 2009, menyebutkan bahwa “Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar dikenai sanksi pembebasan dari jabatan”.

Peraturan ini menegasikan bahwa pelayan publik dilarang merangkap sebagai komisari atau pengurus organisasi usaha. Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas: a. jabatan pimpinan tinggi utama; b. jabatan pimpinan tinggi madya; dan c. jabatan pimpinan tinggi pratama.

Penjelasan Pasal 19 poin b menyebutkan Jabatan pimpinan tinggi madya meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara.

Peraturan ini menegasikan bahwa Sekretaris Daerah Provinsi merupakan jabatan pimpinan tinggi madya di daerah. Pasal 213 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrative serta bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Sebagai jabatan pimpinan tinggi madya, Sekretaris Daerah Provinsi berkedudukan sebagai penyelenggara pelayanan public, sekaligus pimpinan satuan kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja. Melekat tugas melaksanakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan etika pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 351 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2015, bahwa Sekretaris daerah juga sebagai pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang di dalam organisasi penyelenggara pelayanan publik. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagai pemegang jabatan tertinggi pada Sekretariat Daerah Provinsi melekat tugas dan fungsi, yaitu: Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menegaskan Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: Anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta; Pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau Pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Peraturan ini menegaskan bahwa bila Sekretaris Daerah merangkap sebagai Komisaris Utama Bank Lampung maka akan dapat menimbullkan konflik kepentingan.
Pasal 15, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Menegaskan bahwa Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan unsur dimaksud adalah terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik. Jabatan komisaris dari unsur pemerintah diprioritaskan kepada pejabat yang mampu melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Peraturan ini tidak secara mutatis-mutandis, membolehkan Sekretaris daerah merangkap sebagai komisaris utama. Namun unsur pejabat Pemerintah Daerah dimaksudkan kepada pejabat yang tidak sedang memangku jabatan untuk melaksanakan pelayanan public. Selain itu, pejabat yang dikehendaki dan diperioritaskan kepada pejabat yang mampu melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Berdasarkan regulasi diatas. Alasan Penunjukan Fahrizal Darminto sebagai calon Komisaris Utama yang mengatakan tidak menyalahi aturan, karena saham terbesar di Bank Lampung merupakan Pemprov Lampung. Merupakan pendapat yang keliru dan cenderung mengada-ada, karena didorong oleh syahwat berkuasa sehinga dapat secara leluasa merangkap jabatan.

Berdasarkan regulasi diatas, belum ada regulasi yang mengizinkan dan memperkenankan adanya rangkap jabatan. Disamping itu, juga akan melanggar etika penyelenggara negara dan kepatutan sebagai pejabat public dalam hal ini Sekretaris Daerah Provinsi.

Adanya rangkap jabatan akan memicu konflik kepentingan dimana kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. (baca: Pasal 1 ayat 14 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Untuk itu, dapat dipastikan bila mana Sekretaris Daeah merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama maka dapat dipastikan akan mengalami benturan kepentingan jabatan. Benturan kepentingan tersebut menjadi akar dari adanya kecurangan yang tentu saja sudah menjadi bagian dari praktik korupsi.

Tidak ada alasan untuk melegitimasi adanya rangkap jabatan Sekretaris Daerah Provinsi merangkap pula sebagai Komisaris Utama Bank Lampung. Sebab rangkap jabatan dapat mendorong dan menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya. Bila alasan untuk menjalankan mekanisme pengawasan, bukankah dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas telah secara gamblang mengatakan mekanisme pengawasan dilakukan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).

Penyenggaraan negara yang good government and clean governance. Adalah memastikan pejabat public (baca: Sekda Provinsi) untuk menghindarkan diri dari konflik kepentingan. Oleh karena itu, apabila dipaksakan rangkap jabatan akan memicu potential conflict of interest (konflik kepentingan) yang dapat mengarahkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Ada lima sumber terjadinya konflik kepentingan rangkap jabatan berupa: hubungan afiliasi, penerimaan gratifikasi, kepemilikan aset dan penggunaan diskresi melebihi batas.

Terakhir, rangkap jabatan dapat dilihat dari perspektif (moral, etika, asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik) yang pada dasarnya melarang rangkap jabatan. Sudah semestinya prinsip etika pemerintahan melandaskan pada budaya malu dikedepankan dan bukan menggunakan asas manfaat mumpung berkuasa. Rangkap jabatan dengan dalih apapun pada akhirnya akan berujung pada potensi terjadinya konflik kepentingan yang akan mendorong pada tindak pidana korupsi.

Demikianlah pendapat hukum ini dibuat, semoga dapat bermanfaat, dipergunkan sebagaimana mestinya dan terlebih penting adalah untuk Lampung lebih baik kedepan.

*) Akademisi HTN FH Unila

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Baca Juga

Bantuan PKH Dan BPNT Di Pekon Sukaraja Semaka Carut Marut

 Carut marut terjadi dalam penyaluran Bantuan Kesejahteraan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)...

Tak Ada Yang Gratis, Rapid Test Pelaku Perjalanan Dinas Dibayari Pemerintah

 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana, membenarkan rapid test harus bayar Rp 350 ribu. Ia...

Rapid Test Di Diskes Lampung Bayar Rp 350 Ribu

 Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) Gontor Cabang Lampung yang juga wali santri, mengeluhkan biaya rapid test yang terlalu...

Gempa Tektonik 4,9 SR Di Lepas Pantai Kabupaten Pesisir Barat

Gempa tektonik berkekuatan 4,9 scala richter (SR) menggetarkan Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung,Jumat (5/6), pukul 11.04 WIB. Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG),...
Translate »