Oleh Eddy Rifai *

KONTESTASi Pemilihan Wali Kota Bandarlampung Tahun 2020 rasanya kurang seru apabila salah satu bakal calon terkena delik penghinaan.

Apalagi sang bakal calon malah menjadi tersangka dan akhirnya tidak dapat mencalonkan diri dalam pesta demokrasi lima tahunan.

Ironis, sang bakal calon wali kota yang menyiapkan diri sejak lama terancam terjegal laporan penghinaan terhadap rekannya sesama wakil rakyat.

Padahal, dengan aktif sebagai pendamping sang suami yang sudah dua kali jadi wali kota, jaringan sang calon kepala daerah sudah mengurita hingga kelurahan dan para ketua lingkungan.

Kawan saya bertanya apakah memang bisa bakal calon kepala daerah gagal jadi calon kepala daerah jika jadi tersangka?

Saya langsung jawab: bakal calon jadi tersangka tidak dapat menjadi calon.

Kawan saya mencoba membantah pernyataan tegas saya. “Kan ada surat edaran Kapolri untuk menunda penyidikan perkara pidana bagi calon kepala daerah (kada)?” tanyanya.

Iya benar, kata saya, surat itu bagi calon dan bukan bagi bacalon.

Biar lebih yakin, saya lanjutkan, kalau penetapan tersangka sebelum penetapan calon, maka bacalon tersebut tidak dapat menjadi calon.

Andai itu yang terjadi, sang bakal calon bisa dikatakan calon wali kota merana (corona).

Kawan saya bilang bahwa apa yang dikatakan sang bakal calon wali kota tentang rekannya itu kan benar?

Dilanjutkannya, sang bakal calon mengatakan tentang kawannya itu: tumben bisa doa dan tausiah, padahal biasanya tukang bagi-bagi duit.

Jawab saya, bagi-bagi duitnya untuk memenangkan pilkada itu gak ada bukti karena saksi-saksinya hilang, termasuk rekan sang bakal calon wali kota yang ternyata sedang berangkat naik haji.

Kawan saya mendebat lagi: Apa yang dikatakannya kan benar, ada putusan pengadilan perkara money politics.

Saya jelaskan, Pasal 310 KUHP, penghinaan unsurnya adalah menghina orang lain di muka umum.

Menghina itu merendahkan harkat dan martabat seseorang.

Jadi, apabila kita mengatai seseorang berkepala gundul, yang memang kepalanya gundul, tetapi dia merasa harkat dan martabatnya direndahkan, ia dapat melapor delik penghinaan.

Pernah tahun lalu, mahasiswa di Kabupaten Lampung Timur demo mempertanyakan anak adopsi bupati yang berstatus gadis.

Karena bupati merasa terhina, mahasiswa dilaporkan delik penghinaan dan dipidana oleh pengadilan di PN Sukadana, Kabupaten Lampung Timur.

Intinya, sekalipun faktanya benar, tetapi orang merasa terhina, maka memenuhi unsur delik penghinaan.

Tetapi, kalau carona tidak menjadi calon, pilwakot tidak seru, kata pak ketua alumni yang sama-sama satu pesawat ke Jakarta.

Dia nyerocos lagi, calon yang ada mungkin empat pasang: dua pasang yang diusung partai politik (parpol) dan dua pasang independen.

Yang diusung parpol, infonya kalau sudah jadi calon baru akan didukung oleh “Raja Olah dari “Pabrik Permen”.

Pilwakot kita gak ada bedanya dengan pilgub, katanya kelu.

Karena waktu pilgub dulu, pak ketua ini menjadi anggota pansus money politic lembaga wakil rakyat yang saat sidang banyak bukti money politic tetapi rekomendasinya tidak jelas.

Tetapi, walaupun memang ada money politic, jangan dibilang-bilang suka bagi-bagi duit, karena dapat terkena delik penghinaan.

(*) Akademisi dan pengamat hukum di Bandarlampung.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here