23.9 C
Bandar Lampung
Selasa 4 Agustus, 2020 03:15 WIB
Beranda PERISTIWA Buruh Lampung Sampaikan 12 Alasan Tolak Omnibus Law Disahkan

Buruh Lampung Sampaikan 12 Alasan Tolak Omnibus Law Disahkan

 Gerakan Buruh Bersama Rakyat Lampung (Gebrak) melakukan aksi menolak RUU Omnibus Law yang direncanakan disahkan pada 16 Juli 2020. Aksi ini dilakukan di Bundaran Adipura dan DPD Provinsi Lampung, Senin (6/7).

Koordinator Lapang, Ihsan Tejanugraha mengatakan bukan hanya RUU Cipta Kerja yang ditolak, namun semua klaster yang ada di Omnibus Law ditolak.

“Karena Omnibus Law akan menjadi penyebab pemiskinan rakyat secara sistematis akibat dari eksploitasi sumber daya dan menghilangkan sumber penghidupan rakyat mayoritas, terlebih buruh atau pekerja,” kata Ihsan.

Menurutnya dengan adanya rencana pengesahan pada sidang 16 Juli 2020 menjadi tanda keberpihakan pemerintah, bukan lagi untuk rakyat tapi mengabdi untuk investasi.

“Sehingga kami bersikap tegas untuk mengagalkan Omnibus Law bagaimanapun caranya dan mendesak pemerintah dan DPR untuk menangani pandemi, dan dampaknya terhadap kelas buruh dan rakyat mayoritas,” ujarnya.

Nantinya massa aksi akan kembali melakukan aksi yang sama pada 10 Juli dan 16 Juli, jika keinginannya tidak terpenuhi.

Berikut ini 12 alasan menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja:

1. Melegitimasi investasi perusak lingkungan, mengabaikan investasi rakyat dan masyarakat adat yang lebih ramah lingkungan dan menyejahterakan.

2. Penyusunan RUU Cilaka cacat prosedur karena dilakukan secara tertutup, tanpa partisipasi masyarakat sipil, dan mendaur ulang pasal inkonstitusional.

3. Satgas Omnibus law bersifat elitis dan tidak mengakomodasi elemen masyarakat yang terdampak keberadaan seperangkat RUU Omnibus law.

4. Sentralisme kewenangan yaitu kebijakan ditarik ke pemerintah pusat yang mencederai semangat reformasi

5. Celah korupsi melebar akibat mekanisme pengawasan yang dipersempit dan penghilangan hak gugat oleh rakyat.

6. Perampasan dan penghancuran ruang hidup rakyat

7. Percepatan krisis lingkungan hidup akibat investasi yang meningkatkan pencemaran lingkungan, bencana ekologis (man-madedisaster), dan kerusakan lingkungan.

8. Menerapkan perbudakan modern lewat sistem fleksibilitas tenaga kerja berupa legalisasi upah di bawah standar minimum, upah per jam, dan perluasan kerja kontrak-outsourching.

9. Potensi PHK massal dan memburuknya kondisi kerja

10. Membuat orientasi sistem pendidikan untuk menciptakan tenaga kerja murah.

11. Memiskinkan petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan anak, difabel, dan kelompok minoritas keyakinan, gender dan seksual.

12. Kriminalisasi, represi, dan kekerasan negara terhadap rakyat, sementara negara memberikan kekebalan dan keistimewaan hukum kepada para pengusaha.

EDITOR : adi

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Baca Juga

Stafsus Menkeu: Jangan Kerdilkan RUU Ciptaker Pada Diskursus Sempit

Diskursus soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja jangan terjebak pada ruang sempit dan mengerucut isu-isu tertentu saja. Rancangan beleid tersebut tak bisa dilihat...

FSBKU ÔÇô KSN Dukung Aksi Mogok Kerja Buruh SP TUKS FSP2KI

 Federasi Serikat Buruh Karya Utama-Konfederasi Serikat Nasional (FSBKU-KSN) mendukung aksi mogok kerja buruh SP TUKS - FSP2KI, Minggu...

Buruh Siap Aksi Jika Omnibus Law Cipta Kerja Tanpa Kompromi

 Jika omnibus law RUU Cipta Kerja disahkan secara bulat tanpa adanya kompromi atau negosiasi dengan serikat perkerja, para...

Alasan Demokrat Tarik Diri Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

 Anggota Komisi III DPR RI  Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto mengatakan idealnya dalam membuat sebuah undang-undang harus sesuai dengan...
Translate »