Dugaan keracunan makanan yang dialami 11 siswa MI Ma’arif Desa Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang, berbuntut pada evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung Selatan.
Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara atau melakukan suspend terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi persyaratan perizinan dan standar operasional.
Langkah tersebut disampaikan Egi setelah menjenguk siswa yang sempat menjalani perawatan di Puskesmas Ketapang sekaligus melakukan inspeksi mendadak ke dapur MBG di Desa Pematang Pasir, Kamis, 17 September 2026.
“Kemarin saya mendapat laporan terkait dugaan keracunan dari MBG. Hari ini saya cek langsung ke lokasi,” kata Egi.
Sebanyak 11 siswa MI Ma’arif sebelumnya mendapatkan perawatan medis setelah diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan dari program MBG.
Kepala MI Ma’arif Khoirudin mengatakan kondisi para siswa terus membaik. Dari 11 anak yang sempat mendapatkan perawatan, 10 telah diperbolehkan menjalani rawat jalan.
“Alhamdulillah, dari 11 siswa yang dirawat, saat ini 10 anak menjalani rawat jalan dan hanya satu siswi kelas IV yang masih menjalani rawat inap di Puskesmas Ketapang,” ujar Khoirudin.
Saat menjenguk siswi yang masih dirawat, Egi sempat berbincang dan memberikan semangat agar segera pulih.
“Tetap semangat, cepat sembuh ya. Nanti kalau sudah sehat, belajar yang rajin lagi,” ujarnya.
Usai dari Puskesmas Ketapang, Egi melakukan sidak ke SPPG di Desa Pematang Pasir untuk melihat langsung proses pelaksanaan program MBG.
Dalam pemeriksaan tersebut, sejumlah aspek teknis menjadi perhatian, salah satunya sistem kelistrikan serta ketersediaan daya cadangan atau genset yang dinilai masih perlu dibenahi.
Egi kemudian meminta seluruh dapur MBG di Lampung Selatan yang belum memenuhi persyaratan administrasi maupun standar operasional dihentikan sementara hingga proses evaluasi dan perbaikan selesai.
“Saya minta semua dapur MBG yang ada di Lampung Selatan, mana yang izinnya belum selesai, di-suspend dulu saja,” ujar Egi.
Ia juga meminta pengelola SPPG lebih disiplin menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP), mulai dari pengolahan bahan makanan, proses memasak, distribusi hingga makanan diterima siswa.
Menurut Egi, program MBG memiliki tujuan yang baik bagi pemenuhan gizi anak. Namun, pelaksanaan di lapangan tetap harus dievaluasi ketika ditemukan persoalan teknis maupun potensi risiko bagi penerima manfaat.
“Program Makan Bergizi Gratis ini sangat bagus untuk anak-anak kita. Namun, pelaksanaan di lapangan memang masih banyak yang belum sesuai teknis. Ini jadi bahan evaluasi bersama agar ke depan diperbaiki,” tegas Egi.
Selain pengelola SPPG, pihak sekolah juga diminta lebih aktif melakukan pengecekan terhadap makanan sebelum dibagikan kepada siswa. Sekolah dan masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan MBG.
Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Lampung Selatan Alfarizi memastikan dapur yang dihentikan sementara dalam rangka evaluasi pascakejadian tersebut adalah SPPG Lampung Selatan Ketapang 03.
“Iya, sesuai administrasi, dapur yang di-suspend merupakan SPPG Lampung Selatan Ketapang Ketapang 03,” kata Alfarizi saat dikonfirmasi.
Pemkab Lampung Selatan selanjutnya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG dan memastikan standar keamanan pangan, kebersihan serta operasional dapur dipenuhi sebelum pelayanan kembali berjalan. 