Agung Ilmu Mangkunegara ditemani istri, Endah Kartika Prajawati, saat sidang perdana di PN Tanjungkarang/RMOLLampung

Bupati Lampung Utara nonaktif, Agung Ilmu Mangkunegara, didakwa meneriman gratifikasi hingga Rp97 miliar.

Hal ini disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantas Korupsi (JPU KPK) RI, Taufiq Ibnugroho dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Senin (24/2).

“Penerimaan uang seluruhnya berjumlah Rp100.236.464.650,00. Sebesar Rp97.954.061.150,00 digunakan untuk kepentingan terdakwa I (Agung Ilmu Mangkunegara),” jelasnya dalam sidang yang diketuai Efiyanto.

Menurutnya, Agung telah menerima uang dari beberapa rekanan di Dinas PUPR Lampung Utara melalui Syahbudin, Taufik Hidayat dan Akbar Tandaniria Mangkunegara. Nilanya, Rp18.304.235.900,00 pada tahun 2015.

“Tahun 2016, bahwa Terdakwa I telah menerima uang dari beberapa rekanan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara melalui Syahbudin, Taufik Hidayat dan Akbar Tandaniria Mangkunegara sebesar Rp 32.149.926.550,00. Tahun 2017 menerima uang sebesar Rp47.298.602.200,00,” jelasnya.

Selanjutnya, tahun 2018 Agung Ilmu Mangkunegara telah menerima uang dari beberapa rekanan di Dinas PUPR Lampung Utara melalui Syahbudin sebesar Rp38.700.000,00.

“Tahun 2019 Agung Ilmu Mangkunegara telah menerima uang dari beberapa rekanan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara melalui Syahbudin dan Raden Syahril sebesar Rp2.445.000.000,00,” ujarnya.

Tambahnya, penerimaan gratifikasi berupa uang tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Agung kepada KPK dalam tenggang waktu 30 hari kerja, sejak diterima sebagaimana dipersyaratkan dalam undang-undang.

“Sehingga sudah seharusnya dianggap sebagai pemberian suap karena berhubungan dengan jabatan Terdakwa I selaku Bupati Lampung Utara sebagaimana diatur dalam Pasal 12 C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” jelasnya.

Lanjutnya, berlawanan dengan kewajiban atau tugas Agung Ilmu Mangkunegara selaku penyelenggara negara yang tidak boleh melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima pemberian gratifikasi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

“Bertentangan dengan Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ujarnya JPU.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here