BNPB Ingatkan Kepala Daerah, Ancaman Bencana Bergeser dari Karhutla ke Banjir

•PERISTIWA
externalexternalexternalexternal
BNPB Ingatkan Kepala Daerah, Ancaman Bencana Bergeser dari Karhutla ke Banjir
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi (memegang mic) saat memberikan arahan dalam Rapat Evaluasi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Posko Terpadu/dok BNPB

Article Header ImageBadan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan seluruh kepala daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir seiring peralihan musim kemarau ke musim hujan.

Kepala BNPB Kristomei Sianturi mengatakan, ancaman bencana di sejumlah wilayah Indonesia mulai bergeser dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menuju bencana hidrometeorologi basah, terutama banjir.

"Kelihatan tantangannya mulai bergeser ini, habis Karhutla terbitlah banjir. Nanti sama-sama kita antisipasi," kata Kristomei dalam Rapat Evaluasi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Posko Terpadu, Base Ops Halim Perdanakusumah, Jakarta, Senin 2 November 2026.

Kristomei mengungkapkan, sejumlah wilayah mulai mengalami hujan setelah sebelumnya menghadapi ancaman karhutla. Bahkan, beberapa daerah telah dilanda banjir.

Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana yang dapat terjadi selama musim hujan 2026/2027.

"Saya juga memberikan imbauan kepada seluruh Gubernur, Bupati, Kepala Daerah untuk mewaspadai tentang adanya kerawanan banjir di wilayah masing-masing," ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi, BNPB telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 tentang Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan Tahun 2026/2027 pada 30 Oktober 2026.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesiapan personel, peralatan, serta kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.

Sementara itu, dalam rapat evaluasi OMC, Kristomei juga meminta dilakukan peninjauan terhadap pelaksanaan operasi modifikasi cuaca yang selama ini difokuskan untuk penanganan karhutla.

Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk menentukan wilayah yang masih membutuhkan OMC dan daerah yang operasinya dapat dihentikan.

"Jadi pagi ini sengaja saya kumpulkan kembali untuk mendengarkan evaluasi dan termasuk memberikan arahan sedikit ke depan apa yang harus kita kerjakan," ucapnya.

Kristomei menjelaskan, sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan mulai memasuki periode hujan, sehingga armada OMC berpeluang dialihkan ke daerah lain yang masih membutuhkan penanganan karhutla.

"Sudah mulai hujan di Sumatera Selatan, Jambi, Riau, atau Kalimantan Barat yang bisa kita bantu dulu untuk di wilayah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, termasuk Maluku Utara dan Papua Selatan," tuturnya.

Ia meminta agar aset dan armada OMC dapat dimanfaatkan secara optimal melalui pemindahan atau penambahan dukungan ke wilayah yang membutuhkan.

"Kalau bisa kita tambah, kita geser mana yang bisa kita geser dan kita tambah aset di sana," imbuhnya.

Rapat evaluasi tersebut turut dihadiri Kepala BMKG, perwakilan TNI/Polri, kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah secara langsung maupun daring.

BNPB berharap evaluasi penanganan karhutla dan peningkatan kesiapsiagaan musim hujan dapat berjalan beriringan untuk mengantisipasi perubahan ancaman bencana di berbagai wilayah Indonesia. Article Image

Editor : Faiza Ukhti Annisa

Kata Kunci


Berita Terkait