Kementerian Hukum dan HAM serahkan bantuan kepada korban "Tragedi Talangsari"/Humas Pemprov Lampung

Setelah 30 tahun “Tragedi Talangsari”, Kemenkumham baru memberikan bantuan rehabilitasi psikososial kepada para korban. Edi Arsadad menilai hal itu merupakan kewajiban pemerintah dan tak memengaruhi proses hukumnya.

“Tidak ada alasan pemberian bantuan tersebut menghentikan proses hukumnya,” kata ketua Paguyuban Keluarga Korban Talangsari Lampung (PK2TL) kepada Kantor Berita RMOLLampung, Minggu (8/12).

Menurut dia, proses hukum yang menewaskan sekitar 300 warga itu harus tetap diproses Komnas HAM dan Kejagung, Presiden, dan DPR RI sesuai UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Bantuan terhadap korban dan keluarganya adalah bagian dari proses hukum itu sendiri sesuai UU No.31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang mewajibkan negara merehabilitasi,restitusi dan kompensasi kepada korban pelanggaran HAM berat

Kementerian Hukum dan HAM memberikan bantuan rehabilitasi psikososial korban peristiwa “Tragedi Talangsari” di Kantor Pemprov Lampung, Jumat (6/12).

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenkopolhukam RI, Fadil Zumhana program pemulihan dan bantuan kepada masyarakat yang terdampak “Tragedi Talangsari merupakan proses, bukanlah akhir.

“Akan ada langkah-langkah lebih lanjut,” ujarnya.

Kemenkopolhukam bersama kementerian terkait bekerja keras dan sungguh-sungguh mengupayakan bagaimana pemerintah saat ini ingin menghadirkan negara di setiap individu dan mampu melayani seluruh rakyatnya, jelas Fadil.

Menurut dia, keseriusan ini terlihat dalam menyelesaikan permasalahan HAM yang ada di indonesia, termasuk masyarakat yang terdampak peristiwa “Tragedi Talangsari”.

Kepada masyarakat terdampak “Tragedi Talngsari”, Fadil niatan baik ini dapat diterima dan menjadi obat dari peristiwa masa lalu.

Dalam kesempatan itu, Fadil menyerahkan bantuan untuk perbaikan jalan menuju makam, perbaikan mushola, perlengkapan sekolah, dan bantuan uang Rp 5 juta kepada 10 masyarakat, serta umroh kepada dua orang.

Tragedi Talangsari atau kasus Warsidi terjadi pada 7 Februari 1989 di Dusun Cihideung, Desa Talangsari, Kecamatan Rajabasa Lama, Kabupaten Lampung Timur.

Satu Batalyon TNI Korem Garuda Hitam Lampung menyerbu warga selepas subuh.

Akibatnya, tewas ratusan anggota jamaah pengajian yang dipimpin Warsidi.

KONTRAS mencatat 23 orang lainnya ditahan secara sewenang-wenang, 25 diadili secara tidak fair, 78 orang saat ini tidak diketahui keberadaannya, dan 24 orang diusir dari desanya.

Sehari sebelum peristiwa,Danramil Wayjepara Kapten Sukiman tewas terkena panah beracun pada dada kanan dan kirinya serta bacokan golok di kompleks pegajian tersebut.

TNI dan aparat pemerintah kecamatan ketika itu menilai pengajian itu akan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Warsidi anak buah Abdullah Sungkar, tokoh NII yang pernah melarikan diri ke Malaysia.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here