KETIKA saya menulis buku Jejak Perjalanan Gubernur Lampung Zainal Abidin Pagaralam terungkap catatan awal pembangunan Provinsi Lampung.

Dari gudang rumah salah seorang putranya, Sjachrazad ZP (Acad), saya menemukan tas tua berisi berbagai dokumen, salah satunya tulisan tangan Zainal Abidin Pagaralam.

Catatan tersebut menjadi benang merah saya menyelusuri jejak perjalanan kepemimpinan dan riwayat hidup datuk calon wali Kota Bandarlampung: Rycko Menoza.

Dibantu Anshori Djausal dan Diza Noviandi, dalam buku yang saya tulis 10 tahun lalu itu, Zainal Abidin Pagaralam adalah gubernur yang meletakan fondasi pertama pembangunan Provinsi Lampung.

Selama periode kepemimpinanya, tahun 1966-1972, ayahanda gubernur dua periode Sjachroedin ZP itu yang membangun Kantor Gubernur Lampung saat ini.

Cover buku “Jejak Perjalanan Gubernur Zainal Abidin Pagaralam”/RMOLLampung

Karya lainya, kawasan permukiman Pahoman, pembangunan RSUD Abdul Moeloek, peningkatan Bandara Radin Inten II, Universitas Lampung, sekolah, jalan, dan infrastuktur lainnya.

Satu lagi karya Zainal Abidin Pagaralam yang baru saja heboh sampai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menegur Bank Lampung.

DPRD Provinsi Lampung sampai akhirnya membuat pansus tentang temuan BPK soal pengelolaan Bank Lampung.

Zainal Abidin Pagaralam yang mewujudkan wacana pembuatan Bank Lampung yang direncanakan sejak gubernur pertama Lampung: Koesno Danoepojo (1964-1966).

Setelah menggantikan Koesno, Zainal Abidin Pagaralam memanggil Subki E Harun yang baru saja lulus dari Jurusan Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM) pada tahun 1966.

Zainal meminta Subki membuat Bank Lampung.  Karena baru jadi sarjana dan belum berpengalaman, Subki menolak halus.

Dia khawatir mengecewakan sang gubernur.

“Jangan diam kamu! Belajar sana-sini,” ujar Zainal seperti yang ditirukan Subki kepada tim penulis tahun 2010 agar dirinya mau merintis berdirinya Bank Lampung.

Awalnya, Bank Lampung bernama Bank Pembangunan Daerah Lampung (BPDL) yang kantornya nebeng milik Yayasan Karet Rakyat di Telukbetung.

Empat tahun kemudian, bank yang dibangun dari nol–tak ada modal, kantor, dan karyawan–berhasil mengelola omset Rp1 juta dari pinjaman seorang pengusaha pabrik minyak kelapa saat itu.

Setelah sukses memulai bank milik Pemprov Lampung tersebut, Subki menghadap Zainal untuk mundur dari orang nomor satu di bank tersebut.

Zainal marah,”Niku lawang (kamu gila). Orang mengincar posisi kamu itu, kamu malah minta pindah. Apa alasan kamu?”

Ternyata, Subki sudah tak kuat lagi menghadapi tekanan para pengusaha dan aktivis yang memaksa pinjam uang dengan syarat dan anggunan tak sesuai nilai pinjaman.

“Saya dikejar-kejar mereka Pak. Tapi, setelah dapat kredit, saya Pak yang kemudian berbalik mengejar-ngejar mereka,” ujar Subki E Harun.

Biar tak melepaskan jabatannya, Zainal menjanjikan Subki mobil dinas.

Namun, Subki tetap ingin mengundurkan diri.

Zainal lalu mengangkat Subki menjadi kepala Biro Perekonomian Kantor Gubernur.

Mungkin, tak terbayangkan oleh Zainal maupun Subki setelah puluhan tahun kemudian, bank yang mereka rintis ternyata kini bisa mengucurkan kredit tanpa prinsip kehati-hatian.

Misalnya, jumlah kucuran kredit nilainya lebih kecil dari agunan. Jika kredit macet, lelang agunan itu tidak sesuai dengan kredit yang diberikan kepada nasabah.

BPK RI mensinyalir Bank Lampung tidak mengindahkan usulan appresial.

Meski kinerjanya dinilai BPK RI seperti itu, para pimpinan dan karyawan selalu tetap bermandikan bonus tahunan (tatiem) belasan miliar rupiah dari 12,5 persen laba yang diperoleh bank tersebut setiap tahun.

Dari laba Bank Lampung pada 2018 sebesar Rp133 miliar lebih, tantiemnya Rp16,625 miliar lebih buat komisaris, direksi, dan para karyawan.

Dari Rp16,625 miliar, 77,5 persen atau Rp12,88 miliar buat seluruh karyawan.

Sementara, 22,5 persen atau Rp3,74 miliar dibagikan kepada komisaris dan direksi.

Dari Rp3,74 miliar, Rp1,4 miliar dibagikan kepada jajaran komisaris, mulai dari komisaris utama hingga tiga komisaris lainnya.

Lalu, Rp2,3 miliar, diberikan kepada jajaran direksi.

Nah, pada tahun itu, jajaran direksi Bank Lampung tidak lengkap, hanya ada direktur utama (dirut). Tiga direktur lainnya kosong: operasional, bisnis, dan kepatuhan. Memang itu hak dan tak menyalahi aturan.

Sehingga, Dirut Bank Lampung merangkap tiga jabatan direksi itu.

Tentu tidak hanya jabatannya, termasuk juga tugas-tugas kesehariannya.

Berbeda dengan massa Subki E Harun.

Dia menolak dapat “bonus” kendaraan dinas karena tak ingin memaksakan diri memberikan pinjam uang kredit yang tak sesuai dengan syarat atau ketentuan.

Seorang mantan direksi bank tersebut yang tak ingin disebutkan identitasnya, tantiem bisanya dikembalikan ke kas Bank Lampung lagi jika posisi direksi tersebut kosong.

“Di era kami dulu dan direksi-direksi yang sebelumnya, tantiem jatah direksi yang posisinya kosong dikembalikan ke Bank Lampung,” katanya kepada saya.

Mungkin, sindirnya, direktur utama yang sekarang merubah aturan sehingga hak direksi yang kosong menjadi hak direksi atau komisaris yang lain.

Humas Bank Lampung Harry Budiharjo tak menjelaskan hasil keputusan rapat internal mereka soal kebijakan tantiem yang cair meski ada kursi direksi kosong.

Ada lagi yang menarik dibedah, bahan diskusi para ahli dan praktisi perbankan apakah laba yang diperoleh sesuai dengan perjalanan bank yang sudah berusia 54 tahun itu?

Silahkan para ahli, pakar perbankan, para pemangku kepentingan, dan masyarakat sendiri yang menilainya.

Seperti kata M. Alzier Dianis Thabranie, SE, SH, politikus senior yang kini memimpin Lembaga Pengawasan Pembangunan Provinsi Lampung (LPPPL), ada mantan dirut bank kaya raya, tapi banknya begitu.

Sejak berdiri 54 tahun lalu, Bank Lampung berkategori Bank Buku 1, yakni bank yang modalnya di bawah Rp1 triliun atau tepatnya Rp724 miliar (2019).

Bank Buku 1 adalah bank yang hanya boleh membuka cabang di provinsi tempatnya berdiri.

Sedangkan Bank Buku 2 bisa mengembangkan ke tingkat regional dengan modal Rp1-5 T.

Bank Buku 3 tingkat nasional Rp5-30 T, dan Bank Buku 4 di tingkat internasional minimal Rp30 T.

Akhir bulan lalu, Jumat (24/1), Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lampung meminta para pemilik saham menambah modal agar Bank Lampung tidak turun menjadi BPR (Bank Perkreditan Rakyat).

Menurut Juru Bicara Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Darlian Pone, berdasarkan peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) No. 41/POJK.03/2019, Bank Lampung wajib memiliki modal inti Rp1 miliar hingga Rp5 miliar.

Bank yang selalu untung dan bermandikan bonus ternyata harus meminta tambahan modal kepada Pemprov Lampung agar naik kelas.

Saat ini, OJK masih menyeleksi (fit end propertest) calon direksi baru Bank Lampung yang salah satunya terdengar Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto.

Dia dikabarkan akan menduduki posisi komisaris utama sebagai wakil pemerintah, pemegang saham terbesar di Bank Lampung.

Selain Fahrizal, OJK juga menerima lamaran empat calon direksi lainnya, yakni Amsir Ansori, Mahdi Yusuf, Muhammad Riza, dan Ahmad Zahri.

Mereka juga konon posisinya telah diplot, yakni Amsir Ansori dan Mahdi Yusuf bakal diposisi direktur kepatuhan.

Sedangkan dua calon lagi, Muhammad Riza dan Ahmad Zahri dikabarkan sebagai calon direktur operasional.

Bank Lampung masih Bank Buku 1, mainannya masih seputaran Lampung seperti sejak didirikan almarhum Zainal Abidin Pagaralam dan Subki E Harun pada 54 tahun lalu.

Namun, bonusnya coy, seksi kali ya?

*) Plt Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here