APBD 2020 Bandarlampung Bertambah Rp 23,108 M Jadi Rp 3,026 T

Wali Kota Bandarlampung Herman HN (kanan)/Ist
Wali Kota Bandarlampung Herman HN (kanan)/Ist

Wali Kota Bandarlampung, Herman HN melakukan penandatanganan nota kesepakatan KUA/PPAS perubahan APBD Kota Bandarlampung Tahun Anggaran 2020, di ruang sidang DPRD, Selasa (15/9).


Aep Saripudin selaku juru bicara mengatakan perubahan kebijakan daerah, dalam perubahan APBD tahun 2020 terdapat beberapa kebijakan daerah yang mengalami perubahan.

"Perubahan dari pendapatan asli daerah dimana terdapat penambahan sebesar Rp 163 miliar yang bersumber lain-lainya pendapatan asli daerah yang sah, yang semula Rp 205 miliar menjadi Rp 368 miliar.

Sehingga pendapatan asli daerah semula berjumlah Rp 1,130 triliun berubah menjadi Rp 1,293 triliun," jelasnya.

Lanjutnya, perubahan dana perimbangan berkurang Rp 108 miliar, dimana semula berjumlah Rp 1,452 triliun menjadi Rp 1,344 triliun yang bersumber dari pengurangan pada bagi hasil pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

"Perubahan lain-lain pendapatan daerah yang sah berkurang Rp 31 miliar. Yang semula berjumlah Rp 419 miliar menjadi Rp 388 miliar," ujarnya.

Tambahnya, badan anggaran dan PABD sepakat menerapkan pagu pendapat daerah perubahan APBD tahun anggaran 2020 Kota Bandarlampung Rp 3,026 triliun atau bertambah sebesar Rp 23,108 miliar.

"Sementara untuk anggaran belanja tidak langsung Rp 1,131 triliun, belanja langsung Rp 2,031 triliun. Sehingga jumlah belanja daerah Rp 3,163 triliun dan defisit Rp 136 miliar," jelasnya.

Lanjutnya, pembiayaan daerah SiKPA Rp 14,271 miliar, penerimaan pembiayaan dari sumber lain Rp 150 miliar. Jumlah penerima pembiayaan Rp164 miliar.

"Penyertaan modal investasi daerah Rp 8 miliar, pembayaran pokok utang Rp 20 miliar. Sehingga jumlah pengeluaran pembiayaan Rp 28 miliar dan pembiayaan neto Rp 136 miliar," ujarnya.

Sementara Herman HN mengatakan perubahan ini memang dalam ketentuan yang dilakukan setiap tahun.

"Ini tidak lain agar program dan kegiatan selaras untuk mensejahterakan rakyat," kata Herman HN usai penandatanganan.