Rencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandar Lampung mengalokasikan Rp8,79 miliar untuk pengadaan 211 unit sepeda motor Honda Vario 160 pada anggaran murni 2027 menuai sorotan.
Pasalnya, rencana belanja kendaraan tersebut mencuat di tengah pembahasan kebutuhan seragam sekolah yang disebut masih membutuhkan anggaran lebih besar dari alokasi yang tersedia, serta persoalan distribusi yang dinilai kerap terlambat.
Berdasarkan rincian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dibahas bersama Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, pengadaan 211 unit motor itu memiliki pagu Rp8.799.966.000. Jika dibagi rata, nilai tersebut setara sekitar Rp41,71 juta per unit.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, mengingatkan agar penyusunan anggaran pendidikan 2027 lebih mengutamakan kebutuhan mendesak, terutama sarana dan prasarana sekolah serta pemenuhan kebutuhan peserta didik di jenjang SD dan SMP.
Dalam pembahasan RKA, Asroni menyoroti kebutuhan pengadaan seragam sekolah yang disebut memerlukan anggaran hampir Rp8,9 miliar. Sementara itu, alokasi yang dibahas baru sekitar Rp5 miliar.
Ia mempertanyakan urgensi pengadaan kendaraan jika kebutuhan seragam sekolah belum terakomodasi secara memadai.
“Kalau ini enggak terlalu prioritas, tahun depan yang dianggarkan lagi yang lain,” kata Asroni dalam rapat pembahasan anggaran.
Menurutnya, pengadaan motor dapat dipertimbangkan kembali untuk dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Dengan begitu, anggaran murni 2027 bisa lebih dahulu diarahkan untuk kebutuhan yang dinilai mendesak.
Asroni juga menyinggung persoalan distribusi seragam sekolah yang menurutnya berulang kali terlambat dari tahun ke tahun. Ia meminta pola perencanaan dan pelaksanaan program diperbaiki agar kebutuhan siswa dapat dipenuhi tepat waktu.
“Untuk seragam untuk batik, kan jelas. Kenapa enggak yang Desember nih? Dari Desember baru didistribusikan. Itu kan terjadi apa? Dari tahun ke tahun,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kota Bandar Lampung, M. Nur Ramadhan, membenarkan bahwa pembahasan RKA murni 2027 masih mencakup penataan anggaran agar selaras dengan prioritas dan program pemerintah kota.
Ia mengatakan, berdasarkan perhitungannya saat rapat, anggaran Disdikbud pada 2027 mengalami penurunan sekitar Rp4 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
“Enggak, kalau dari 2026 turun, sekitar 4 miliar kalau nggak salah, saya lihat,” ujar Nur Ramadhan seusai pembahasan RKA bersama Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Kamis, 15 Oktober 2026.
Ketika ditanya mengenai rencana pengadaan motor untuk kepala sekolah, Nur Ramadhan menyebut alokasi tersebut masih akan dibahas lebih lanjut oleh Komisi IV dan Badan Anggaran (Banggar).
“Semua kepala sekolah. Tapi masih mau dibahas lagi di Banang oleh Komisi,” katanya.
Ia menjelaskan, pengadaan kendaraan itu direncanakan untuk mendukung mobilitas kepala sekolah agar lebih mudah dan fleksibel dalam menjalankan tugas.
“Ya, untuk memudahkan mobilisasi kepala-kepala sekolah aja, penginnya Bunda supaya kepala sekolah itu bisa lebih apa, fleksibel, lebih cepat,” ujarnya.
Rencana pengadaan 211 unit motor tersebut masih berada dalam tahap pembahasan RKA murni 2027, sehingga belum menjadi keputusan final.
Dengan nilai anggaran mencapai Rp8,79 miliar, rincian pengadaan, dasar penetapan harga satuan, spesifikasi kendaraan, serta kebutuhan masing-masing sekolah masih perlu dijelaskan secara transparan.
Penjelasan tersebut penting agar publik dapat menilai kewajaran anggaran berdasarkan rincian yang lengkap, termasuk komponen biaya yang tercakup dalam pagu pengadaan.
Di sisi lain, keputusan akhir penyusunan anggaran akan menentukan apakah pengadaan kendaraan tetap dipertahankan atau disesuaikan dengan prioritas lain, termasuk pemenuhan kebutuhan seragam sekolah dan perbaikan distribusinya. 