23.3 C
Bandar Lampung
Sabtu 6 Juni, 2020 01:30 WIB
Beranda OPINI Amanat Konstitusi, Dana Pemindahan Ibu Kota Negara Buat Atasi Pademi Covid-19

Amanat Konstitusi, Dana Pemindahan Ibu Kota Negara Buat Atasi Pademi Covid-19

OLEH MUHAMMAD FAUZUL ADZIM, SH

ANGGARAN untuk perang melawan pademi covid-19 menguras tabungan berbagai negara yang tidak sedikit.

China, tempat awal merebaknya virus corona telah menyedot dana 110.48 miliar Yuan atau sekitar US$ 16 miliar.

Australia–mengutip Bloomberg–terpaksa menguras tabungannya hingga US$ 6,6 miliar atau sekitar Rp94,18 triliun.

Seiring masih mengganasnya pandemi covid-19, negara-negara tersebut dipaksa masih terus merogoh koceknya lebih dalam.

Indonesia mulai diserbu pula “virus jahanam” tersebut. Kian hari, korbannya terus bertambah dan meluas hingga berbagai daerah.

Presiden Joko Widodo menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp405,1 triliun buat menghadapi virus yang berasal dari Wuhan, China itu.

Rinciannya, Rp75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk social safety nevt, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR, serta Rp. 150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Begitu besarnya anggaran buat perang melawan covid-19 ini.

Dana Pemindahan Ibu Kota Negara

Sebelum terjadinya tragedi ini, pemerintah telah menggagas pemindahan ibu kota baru dengan alokasi anggaran yang membutuhkan dana sanggat besar, yakni sekitar Rp500 triliun.

Dalam situasi ini, pemerintah diuji keberpihakannya untuk memprioritaskan anggaran buat mengatasi covid-19 dan segala dampaknya atau tetap berambisi mewujudkan obsesinya memindahkan ibu kota negara yang menyedot dana tak sedikit.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan rencana pemindahan ibu kota baru akan menelan dana sekitar Rp500 Triliun.

Anggaran tersebut 19 persen atau sekitar Rp93,5 triliun dari APBN, 54 persen atau sekitar Rp265 triliun dana kerja sama antara pemerintah badan usaha (KPBU).

Sisanya, 26 persen atau sekitar Rp127 triliun pakai dana swasta dan 19 persen atau sekitar Rp93,5 triliun pakai dana APBN.

Adanya bencana dunia akibat covid-18, upaya perjuangan mengatasi pademi covid-19 tak kalah penting dari rencana pemindahan ibu kota negara.

Keselamatan rakyat jauh lebih penting dan prioritas ketimbang rencana pemindahan ibu kota negara.

Para pekerja informal yang tidak dapat mengakses sumber perekonomian akibat dihajar covid-19 wajib ditolong pemerintah.

Sebagaimana tercantum dalam BAB VIII UUD 1945 (setelah Amandeman) pasal 23 yang mengatur tentang APBN.

Dalam bab tersebut, bunyi ayat 1: APBN merupakan bentuk dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan dalam setiap tahunnya sesuai dengan UU dan dilaksanakan secara terbuka, APBN juga memiliki tanggungjawab yang besar agar rakyat makmur.

Sumber APBN adalah rakyat dan ditetapkan oleh DPR sebagai representasi kedaulatan rakyat.

Maka, dalam konteks wabah pandemi covid-19 wajib hukumnya memprioritaskan kepentingan kesehatan dan nyawa masyarakat.

Pemerintah wajib melakukan perencanaan ulang (replaning) sekitar Rp265 triliun dana KPBU yang awalnya diperuntukan pemindahan ibu kota baru menjadi KPBU untuk menyelesaikan persoalan covid-19 di Indonesia.

Langkah prioritas ini menunjukan keberpihakan pemerintah terhadap persoalan kemanusiaan di negara ini.

Pemindahan ibu kota sah dilakukan apabila persoalan mendasar telah selesai yaitu kesehatan masyarakat di tengah pandemi covid-19.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945) menjamin setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

UUD 1945 juga mengakui bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Wabah covid-19 ini menguju keberpihakan pemerintah terhadap nasib rakyatnya atau tetap bertahan mewujudkan obsesi pemindahan ibu kota negara yang semata menguntunhkan pihak swasta dan nasib investasi.

Jika pemerintah prioritas pada swasta dan nasib investasi, maka pemerintah telah melanggar tujuan konstitusi negara kita yaitu tujuan perlindungan.

Tujuan perlindungan terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat : Melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Dalam melihat wabah pandemi ini, maka melindungi rakyat dari wabah adalah amanat Konstitusi. ***

(*) Direktur Indonesia Upgrade.

 

EDITOR : herman bm

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Baca Juga

Bantuan PKH Dan BPNT Di Pekon Sukaraja Semaka Carut Marut

 Carut marut terjadi dalam penyaluran Bantuan Kesejahteraan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)...

Tak Ada Yang Gratis, Rapid Test Pelaku Perjalanan Dinas Dibayari Pemerintah

 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana, membenarkan rapid test harus bayar Rp 350 ribu. Ia...

Rapid Test Di Diskes Lampung Bayar Rp 350 Ribu

 Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) Gontor Cabang Lampung yang juga wali santri, mengeluhkan biaya rapid test yang terlalu...

Gempa Tektonik 4,9 SR Di Lepas Pantai Kabupaten Pesisir Barat

Gempa tektonik berkekuatan 4,9 scala richter (SR) menggetarkan Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung,Jumat (5/6), pukul 11.04 WIB. Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG),...
Translate ┬╗