Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki atau Abas, mendorong transformasi ekonomi Lampung dari daerah penghasil komoditas mentah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis industri pengolahan, inovasi, dan konektivitas logistik.
Hal tersebut disampaikan Abas saat menjadi pemateri dalam kegiatan Economic Talk yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung (FEB Unila), Selasa 17 November 2026.
Kegiatan bertema From Global Shocks to Local Resilience: Rethinking Economic Strategies in a Changing World tersebut membahas strategi memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah gejolak global.
Abas mengatakan, ketidakpastian geopolitik, perubahan harga energi, gangguan rantai pasok, hingga perubahan iklim memiliki dampak langsung terhadap perekonomian daerah, termasuk Lampung.
Menurutnya, ketahanan ekonomi Lampung tidak cukup hanya mengandalkan kekayaan sumber daya alam dan besarnya produksi komoditas.
Lampung harus mampu mengolah, menyimpan, mendistribusikan, dan memasarkan hasil produksinya agar nilai tambah ekonomi lebih banyak dinikmati masyarakat daerah.
"Ketahanan ekonomi daerah tidak dibangun dengan cara menghindari globalisasi, tetapi dengan memperkuat kemampuan daerah untuk menghadapi perubahan, beradaptasi, dan mengambil keuntungan dari perubahan tersebut. Lampung harus mampu mengubah tantangan global menjadi peluang ekonomi lokal," tegas Abas.
Ia mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Lampung yang menunjukkan kinerja positif. Namun, pertumbuhan tersebut harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan penurunan kemiskinan.
Abas menyoroti struktur ekonomi Lampung yang masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, perikanan, industri pengolahan, serta perdagangan.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan Lampung memiliki modal besar untuk mengembangkan ekonomi berbasis agroindustri. Namun, penguasaan daerah terhadap rantai nilai komoditas unggulan masih perlu diperkuat.
"Selama ini kita kuat dalam produksi, tetapi penguasaan nilai tambah masih harus diperkuat. Kita menghasilkan singkong, jagung, padi, kopi, kelapa, lada, dan kelapa sawit. Pertanyaannya, seberapa besar hasil produksi tersebut diolah menjadi produk bernilai tambah di Lampung? Siapa yang menguasai pengolahan, pergudangan, perdagangan, dan distribusinya?" ujarnya.
Ia mencontohkan komoditas singkong yang seharusnya tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi juga dikembangkan melalui industri tapioka, mocaf, dan berbagai produk turunannya.
Begitu pula dengan jagung yang membutuhkan penguatan fasilitas pengeringan, penyimpanan, industri pakan ternak, serta integrasi dengan sektor peternakan.
Sementara untuk komoditas kopi, Lampung perlu bergerak dari sekadar menjual biji kopi menuju industri pengolahan, roasting, penguatan merek, hingga pemasaran produk bernilai tinggi.
Adapun sektor peternakan dan perikanan membutuhkan penguatan infrastruktur rantai dingin atau cold chain di berbagai sentra produksi.
"Petani tidak boleh hanya menjadi pihak yang menanggung risiko produksi, sementara nilai tambah terbesar justru dinikmati oleh pelaku usaha pada mata rantai berikutnya. Kita harus memperkuat posisi petani dalam rantai ekonomi," tambahnya.
Untuk mempercepat transformasi tersebut, Abas menawarkan lima agenda strategis pembangunan ekonomi Lampung.
Pertama, mempercepat hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan. Keberhasilan pembangunan pertanian tidak cukup diukur dari luas tanam dan jumlah produksi, tetapi juga dari nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan industri pengolahan, serta peningkatan pendapatan petani.
Kedua, menjadikan Lampung sebagai pusat logistik dan distribusi Sumatera dengan memanfaatkan posisi geografis sebagai gerbang Pulau Sumatera.
Keberadaan Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Panjang, dan jaringan Tol Trans-Sumatera dinilai harus menjadi keunggulan ekonomi yang dimanfaatkan secara maksimal.
"Lampung jangan hanya menjadi daerah lintasan barang. Kita harus menjadi tempat berlangsungnya aktivitas ekonomi, mulai dari konsolidasi komoditas, pergudangan, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi. Jangan sampai barang hanya melintas, tetapi nilai tambahnya justru tercipta di tempat lain," katanya.
Ketiga, mendorong investasi produktif yang mampu menciptakan nilai tambah dan membuka lapangan pekerjaan.
Menurut Abas, keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari besarnya modal yang masuk, tetapi juga kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja lokal, penggunaan bahan baku daerah, keterlibatan UMKM, transfer teknologi, dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Keempat, memperkuat UMKM dan koperasi sebagai fondasi ekonomi rakyat.
Ia menilai koperasi harus berkembang menjadi lembaga ekonomi produktif yang mampu mengonsolidasikan hasil produksi, memperkuat posisi tawar petani, menyediakan fasilitas penyimpanan, serta menghubungkan produsen dengan pasar.
"Koperasi yang kuat bukan koperasi yang hanya memiliki badan hukum, tetapi koperasi yang memiliki aktivitas ekonomi, aset produktif, anggota yang berdaya, dan pasar yang jelas," tegasnya.
Kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan ekonomi berkelanjutan.
Abas mendorong perguruan tinggi lebih terhubung dengan kebutuhan dunia usaha dan masyarakat, khususnya dalam pengembangan teknologi pertanian, pengolahan pangan, manajemen rantai pasok, pemasaran digital, serta kewirausahaan.
Selain itu, Abas menekankan pentingnya menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen transformasi ekonomi.
Menurutnya, anggaran pemerintah harus diarahkan pada program yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, memperkuat infrastruktur ekonomi, mengembangkan sektor unggulan, dan menciptakan kesempatan kerja.
Ia menyebut empat prinsip penting dalam pengelolaan anggaran daerah, yakni produktif, tepat sasaran, terukur dampaknya, serta transparan dan akuntabel.
"Dalam pembahasan anggaran, kita tidak boleh hanya bertanya berapa besar anggaran yang dialokasikan. Kita juga harus bertanya, berapa peningkatan produktivitas yang dihasilkan, berapa lapangan kerja yang tercipta, berapa pendapatan masyarakat yang meningkat, dan sejauh mana kemiskinan dapat ditekan," jelasnya.
Abas menegaskan DPRD memiliki tanggung jawab memastikan kebijakan pembangunan dan penggunaan anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat, terutama pada sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, perindustrian, koperasi, UMKM, investasi, dan ketahanan pangan.
Dalam kesempatan tersebut, Abas juga mengajak mahasiswa Universitas Lampung berperan aktif dalam transformasi ekonomi daerah.
Menurutnya, perguruan tinggi tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang siap bekerja, tetapi juga harus melahirkan wirausahawan, inovator, dan pemimpin ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja.
Ia menitipkan tiga pesan kepada mahasiswa, yakni memahami persoalan nyata masyarakat, berani menjadi pencipta lapangan kerja, serta mengintegrasikan kecerdasan ekonomi dengan tanggung jawab sosial.
"Jangan hanya belajar bagaimana ekonomi bekerja di ruang kuliah. Datanglah ke desa, lihat bagaimana petani menjual hasil panen, pahami bagaimana UMKM menjalankan usahanya, dan pelajari bagaimana rantai pasok bekerja. Di situlah kita menemukan persoalan sekaligus peluang ekonomi yang sesungguhnya," pesannya.
Abas optimistis Lampung memiliki modal untuk berkembang menjadi kekuatan ekonomi baru berbasis agroindustri, logistik, perdagangan, dan inovasi.
Namun, menurutnya, masa depan ekonomi Lampung harus dibangun melalui keberanian melakukan perubahan struktural, bukan sekadar mempertahankan pola ekonomi yang selama ini berjalan.
"Jangan biarkan Lampung hanya menjadi tempat di mana kekayaan alam diproduksi, tetapi tempat lain yang menikmati nilai tambahnya. Mari kita bangun Lampung menjadi daerah yang tidak hanya kaya sumber daya, tetapi juga kaya industri, kaya inovasi, kaya kesempatan kerja, dan kaya kesejahteraan," pungkasnya.
