RMOLLampung. Seorang caleg DPR RI diduga menggelembungkan suara dari tiga TPS di Pekon Wayharu, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar). Ada selisih antara jumlah pemilih dengan jumlah suara.

Ketua KPU Pesisir Barat Yurlisman mengatakan telah mendapatkan informasi mengenai tidak sinkronnya jumlah pemilih dengan jumlah suara di wilayah Bengkunat serta dugaan penggelembungan suara salah satu caleg DPR RI.

”Kita belum mengetahui perkembangannya dan masih menunggu tindaklanjut dari PPK. Sebab persoalan yang ada di TPS itu ditangani oleh PPS dan PPK terlebih dahulu,” singkatnya.

Kordiv Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Pesisir Barat Abdul Kodrat mengaku sudah mendapat informasi dari Panwaslu dan sedang dilakukan pemeriksaan ulang.

Berdasar informasi sementara, jumlah pemilih yang hadir di TPS 1 Wayharu sebanyak 292 orang. Sedangkan jumlah suara sebanyak 294. Ada penambahan dua suara yang tidak jelas.

”Kita menduga ada indikasi penggelembungan suara di wilayah itu. Tindak lanjutnya, masih menunggu dari Panwaslu kecamatan tersebut,” katanya.
Penggelembungan suara itu juga diduga terjadi di TPS 1, 3, dan TPS 5 Pekon Wayharu, kata Sekretaris DPC Partai Gerindra Pesibar Martin Sofian, Senin (22/4).
Menurut dia, tak sama antara jumlah suara form C1 hologram dengan kertas suara yang ada dalam kotak suara.

”Alasan dari pihak KPPS, khususnya di TPS 1 Pekon Wayharu, ketidaksesuaian itu karena mengambil surat suara dari TPS terdekat. Ini tidak masuk akal,” katanya. 
Diungkapkan Martin, pada TPS 1, sebelumnya jumlah suara dari salah satu caleg DPR RI asal Partai Amanat Nasional (PAN) itu sebanyak 219 suara. Namun setelah dicek kembali, hanya 106 suara.

”Untuk TPS 3 dan 5, datanya saya tidak ingat. Saya masih menghadiri rapat pleno PPK. Termasuk data jumlah keseluruhan antara pemilih yang hadir dan suara. Baik di TPS 1, 3 dan TPS 5,” urainya.

Selain persoalan itu, kata Martin, saksi-saksi tidak diberikan salinan C1 oleh KPPS untuk DPR RI dan DPRD provinsi. Bahkan, diduga ada pemalsuan tanda tangan saksi dari Partai Gerindra untuk saksi di C1 DPRD provinsi di TPS 4.

Sebab saksi dari partai itu  merasa tidak pernah menandatangani formulir C1 DPRD provinsi.

Semua persoalan ini masih akan kita koordinasikan dengan bidang hukum Partai Gerindra serta ke pusat untuk tindaklanjutnya,” jelasnya. [hms]

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here