29.4 C
Bandar Lampung
Selasa 14 Juli, 2020 11:24 WIB
Beranda 8 Juni, KPU - Pemkot Bandarlampung Bahas Anggaran Pilkada
Array

8 Juni, KPU – Pemkot Bandarlampung Bahas Anggaran Pilkada

 Wali Kota Bandarlampung Herman HN menyatakan, anggaran Pilkada 9 Desember 2020 sesuai kesepakatan masih menggunakan anggaran yang lama. Namun, Ketua KPU Bandarlampung Dedy Triadi tetap mengajukan penambahan anggaran.

Diketahui, dana hibah yang diterima KPU Bandarlampung dari Pemerintah Kota adalah Rp 39 miliar, dimana Rp 6 sudah ditransfer ke KPU Bandarlampung.

Kemudian, Rp 3 miliar sudah terpakai dan Rp 3 miliar masih dipegang KPU Bandarlampung. Sedangkan Rp 33 miliar masih dipegang pemkot.

ÔÇ£Senin (8/6) mendatang, KPU Bandarlampung akan melakukan rapat bersama Pemerintah Kota terkait anggaran pilkada,ÔÇØ terang Dedy, Sabtu (6/6).

Selain penambahan anggaran, KPU juga akan menambah 675 TPS. Sehingga, awalnya 1.325 TPS menjadi 2.000 TPS.

“Sebelumnya 1.325 TPS yang sudah dibuat kemarin rata rata masih di atas 500 pemilih. Masih kita bahas restrukturisasi TPS nya. Namun kita lagi menunggu instruksi dan regulasi pilkada lanjutan dari KPU RI,” kata Dedy.

KPU Bandarlampung juga tengah menyusun kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD). Ini dilakukan untuk mengantisipasi kerumunan dan mempertimbangkan protokol kesehatan Covid-19.

Untuk pemenuhan APD dan penambahan TPS, Dedy menilai masih membutuhkan tambahan anggaran meski dilakukan efisiensi dalam berbagai kegiatan.

“Terutama anggaran bagi penyelenggara misalnya KPPS, itu lumayan jumlahnya. Ditambah sebelum tahapan kita juga harus rapid test, agar jangan sampai kita menimbulkan klaster baru,” ujarnya.

Biaya rapid test itu cukup besar, Dedy meminta biaya tersebut difasilitasi oleh gugus tugas penanganan covid-19 baik Kota Bandarlampung atau pemerintah pusat.

“Karena ada 17.000 personilnya, itu yang anggarannya mau tidak mau harus kita usulkan, dana yang lama tidak bisa memenuhi itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bandarlampung Herman HN mengatakan, anggaran pilkada 9 Desember 2020 sesuai kesepakatan, masih menggunakan anggaran yang lama.

“Kita cek kembali dana yang tidak terpakai, seperti kegiatan sosialisasi yang sifatnya mengumpulkan orang ramai itu kan tidak. Kita gunakan anggaran itu untuk dialokasikan ke pembelian APD, mudah-mudahan bisa terpenuhi,” kata dia, Jumat (5/6).

EDITOR : Adi

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Baca Juga

Hermansyah Hamidi Jadi Tersangka KPK Sejak Awal Bulan

KPK telah menetapkan Hermansyah Hamidi (58) sebagai tersangka kasus korupsi fee proyek Dinas PUPR Lampung Selatan yang telah menjerat Zainudin Hasan, mantan bupatinya. Kesimpulan hasil...

Ini Pejabat Tersangka Jilid 2 Korupsi Di Dinas PUPR Lamsel

KPK dikabarkan telah menetapkan dua pejabat yang jadi tersangka kasus korupsi proyek infrastruktur "jilid dua" Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel). Keduanya adalah mantan kepala Dinas Pekerjaan...

Pejuang Bravo Lima Konsolidasi Kepengurusan Dan Kawal Jokowi-Maruf

Pejuang Bravo Lima (PBL) Lampung konsolidasi dalam rangka prakondisi pemantapan pelantikan kepengurusan periode 2019-2024. Acara berlangsung di Emerald Bistro, Emerald Hill Residence, Jl RE Martadinata, Kelurahan...

2.465 Penyelenggara Pilkada Waykanan Jalani Pemeriksaan Kesehatan

 Sebanyak 2.465 orang penyelenggara adhoc Pilkada termasuk seluruh Pimpinan dan staf KPU Waykanan menjalani pemeriksaan kesehatan, Senin (12/7).
Translate »