Persoalan lahan masyarakat di Desa Ruguk, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, yang telah berlangsung sekitar 30 tahun kembali mendapat perhatian pemerintah daerah.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan membuka ruang fasilitasi untuk menelusuri persoalan tersebut melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk memeriksa dokumen dan status hukum lahan.
Komitmen itu disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan Darmawan saat menerima audiensi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Lampung, Kamis 12 November 2026.
Dalam audiensi tersebut, FSPMI menyampaikan aspirasi masyarakat terkait belum adanya kepastian status dan penyelesaian hak atas lahan yang sebelumnya masuk dalam proses pembebasan tanah untuk kepentingan PT Bahtera Jaya pada 1995–1996.
Ketua DPW FSPMI Provinsi Lampung Wiwin Hefrianto mengatakan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari penyampaian aspirasi yang sebelumnya dilakukan di tingkat provinsi.
Pihaknya berharap pemerintah daerah dapat membantu menelusuri kembali riwayat pembebasan tanah, termasuk memeriksa dokumen dan kejelasan status hukum lahan.
Menurut Wiwin, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ganti rugi, tetapi juga menyangkut ketidakjelasan kepemilikan lahan serta adanya klaim dari pihak lain.
Karena itu, FSPMI berharap koordinasi lintas instansi dapat dilakukan agar persoalan tersebut memperoleh kejelasan berdasarkan data dan ketentuan hukum.
Menanggapi aspirasi tersebut, Darmawan menyatakan Pemkab Lampung Selatan siap memfasilitasi penelusuran persoalan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi kewenangan pemerintah daerah serta dokumen terkait riwayat lahan.
Menurutnya, persoalan yang telah berlangsung puluhan tahun itu perlu ditelaah secara bertahap dengan melibatkan instansi berwenang, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan.
“Pemerintah bukan tidak peduli. Kami siap memfasilitasi, nanti kita lihat kewenangannya. Ini sudah menjadi benang kusut yang harus kita urai satu per satu,” kata Darmawan.
Sebagai langkah awal, Darmawan meminta FSPMI bersama perwakilan masyarakat menyiapkan dokumen dan bukti pendukung terkait persoalan lahan tersebut.
Kelengkapan dokumen diperlukan untuk menelusuri riwayat pembebasan tanah dan status lahan sebagai bahan pembahasan lebih lanjut.
Selanjutnya, Pemkab Lampung Selatan akan mengagendakan pembahasan internal bersama tim dan instansi terkait sebelum menentukan langkah tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing.
Pemkab berharap koordinasi tersebut dapat membuka jalan bagi penyelesaian persoalan lahan di Desa Ruguk sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah, FSPMI, dan masyarakat.
Seluruh pihak juga diimbau menjaga kondusivitas selama proses penelusuran berlangsung agar setiap tahapan dapat berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.