25.113 KDKMP Rampung, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp40 Triliun

25.113 KDKMP Rampung, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp40 Triliun
Ilustrasi/net

Article Header Image Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sekaligus memastikan dukungan pembiayaan program tersebut tetap tersedia.

Hingga 17 September 2026, sebanyak 25.113 koperasi telah menyelesaikan pembangunan gedung maupun gerai. Sementara 17.288 koperasi lainnya telah siap memasuki tahap verifikasi dan validasi.

Perkembangan tersebut menjadi bagian dari proses sebelum pemerintah menyalurkan anggaran untuk pembayaran cicilan pembiayaan pembangunan KDKMP.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti, mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Anggarannya sudah kami siapkan,” kata Nufransa.

Menurutnya, pembayaran belum dapat dilakukan karena Kementerian Keuangan masih menunggu tagihan resmi dari Himbara. Setelah dokumen tagihan diterima, proses pembayaran akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Sampai saat ini, kami belum menerima tagihan dari Himbara. Jadi, belum bisa kami bayarkan,” ujarnya.

Sebelum pembayaran dilakukan, pembangunan fisik KDKMP terlebih dahulu melalui tahapan verifikasi dan validasi. Proses tersebut kemudian menjadi dasar bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan reviu.

Setelah seluruh tahapan terpenuhi, pembangunan KDKMP selanjutnya diserahterimakan kepada pemerintah desa.

Skema tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan penggunaan pembiayaan KDKMP berjalan tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun cicilan pertama pembiayaan pembangunan KDKMP dari PT Agrinas Pangan Nusantara kepada Himbara sebelumnya diproyeksikan mencapai sekitar Rp40 triliun pada September 2026.

Kementerian Keuangan memastikan koordinasi dengan Himbara terus dilakukan agar proses administrasi dan pembayaran dapat berjalan sesuai ketentuan.

Pemerintah juga menempatkan proses verifikasi dan pengawasan sebagai bagian penting agar pembiayaan program KDKMP benar-benar sesuai dengan progres pembangunan di lapangan. Article Image

Editor : Tuti Nur Khomariyah

Kata Kunci


Berita Terkait